Ternate, Alafanews- Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Maluku Utara menggelar rapat kordinasi (Rakor) di Red Corner resto, Ternate, Senin 9 Januari 2023.
Dalam rapat tersebut dibahas dana bagi hasil (DBH).
Diketahui, DBH merupakan dana transfer yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Rakor ini dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali. Dalam sambutannya Wagub menyampaikan bahwa penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan sebagaimana tertuang dalam pasal 23 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Karena itu, ada enam poin penting yang harus dikoordinasikan diantaranya, PNBP sektor tambang yang dipungut kementerian ESDM, ketimpangan Dana Bagi Hasil tahun 2020-2022, Alokasi dan formula DBH tahun 2023, pengajuan keberatan atas PNBP dan DBH tahun 2020-2022 Prognosa Tahun 2023 dan pembahasan agenda pertemuan dengan Presiden dan pembahasan agenda pertemuan bersama DPR RI, Komisi XI dan komisi VII, dengan mengundang Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
"Untuk PNBP sektor tambang yang menjadi sektor unggulan Maluku Utara saat ini harus menjadi pembahasan penting mengingat tahun 2022 lalu". kata wagub.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara kata Wagub, ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Provinsi dengan perekonomian tertinggi di indonesia namun masih mengeluhkan kemiskinan di daerah.
Orang nomor dua di Malut ini kemudian berharap kepada para Bupati dan Walikota yang memiliki wilayah sumber pendapatan dibidang pertambangan agar penting untuk dapat mengurasi persoalan ini.
"Saya percaya, melalui forun koordinasi ini kita akan dapat meminimalisir perbedaan antara sesama penyelenggara pemerintahan". Pungkas Wagub.
.jpg)
