(Ilustrasi/Istimewa) |
Alafanews - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mengancam akan melakukan unjuk rasa dengan mogok kerja dan boikot aktivitas pelayanan publik.
Ini karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tak kunjung di bayar oleh Pemprov Malut. Tercatat 4 bulan terhitung sejak Juli hingga November 2023.
"Aksi tersebut kita jadwalkan besok hari Rabu di Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi," Ungkap sumber Alafanews, Selasa (21/11/2023).
Sumber tersebut menyebut bahwa aksi yang dilakukan besok ialah bentuk keresahan mereka terhadap Pemprov Malut karena TPP tak kunjung dibayarkan.
"Kami kesal dengan sistem pengelolaan keuangan yang buruk, itu kan hak kami, Tapi toh sampai 4 bulan tak dibayar," Kesalnya.