Jakarta: Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melaksanakan agenda kerja di Jakarta dengan menemui sejumlah menteri kabinet, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Menteri Transmigrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan Maluku Utara, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi hijau, hingga pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.
Pertemuan dengan Menko Zulhas, fokus pada peningkatan kesejahteraan petani kelapa dengan membangun akses jalan desa, untuk memudahkan para petani mengangkut hasil pertanian.
“Dari Menko Pangan, kami berbicara tentang bagaimana hilirisasi kelapa, ekonomi hijau, dan koperasi desa menjadi jalan menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi agar kekayaan alam Maluku Utara benar-benar kembali ke rakyatnya,” ujar Gubernur Sherly dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, pertemuan dengan Bappenas berfokus pada penguatan Master Plan Sofifi, agar tidak hanya berfungsi sebagai kota pemerintahan, tetapi juga menjadi etalase pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sekaligus tuan rumah bagi penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional di masa depan.
Adapun dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi, Gubernur Sherly menekankan pentingnya menjadikan kawasan transmigrasi sebagai sentra ekonomi baru. “Bukan sekadar pemukiman, tetapi ruang hidup yang produktif, mandiri, dan terhubung dengan pusat pertumbuhan,” ucapnya.
Menurutnya, seluruh agenda pembahasan bersama kementerian hari itu bermuara pada satu arah besar, yakni Asta Cita sebagai kebijakan nasional, yang menekankan kedaulatan pangan dan energi, pemerataan ekonomi, serta keadilan sosial.
“Setiap visi besar hanya akan hidup jika dijalankan bersama. Kebijakan yang lahir di pusat menemukan maknanya saat sampai di hati rakyat di daerah,” kata Sherly.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia yang inklusif. “Pusat adalah navigator yang menetapkan arah, daerah adalah penggerak lapangan yang memastikan kebijakan menyentuh kehidupan. Kemajuan sejati bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi bagaimana kita bergerak bersama tanpa meninggalkan siapa pun,” kata Gubernur Sherly. (*)
.jpg)
