Ternate- Pemerintah Kota Ternate bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menggelar pertemuan strategis guna memperkuat sinergi pengelolaan perpajakan di wilayah setempat. Fokus utama pertemuan ini adalah peningkatan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta optimalisasi bagi hasil pajak untuk mendukung pembangunan daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Ternate tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman. Turut mendampingi, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ternate, Mochtar Hasim.
Dalam arahannya, Wali Kota Tauhid Soleman menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Ternate merupakan bentuk tanggung jawab konkret sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan daerah.
"Kepatuhan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga cerminan integritas dan kesadaran kolektif kita. ASN dan PPPK harus menjadi contoh terdepan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan," tegas Wali Kota dikutip, Rabu (29/4/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya peningkatan koordinasi dan pertukaran data antara Pemerintah Daerah dan KPP Pratama. Menurutnya, sinergi data yang baik akan memastikan seluruh potensi pajak di Kota Ternate dapat teridentifikasi dan dikelola secara optimal, sehingga tidak ada lagi potensi pendapatan yang tercecer.
Kepala BPPRD Kota Ternate, Mochtar Hasim, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan KPP Pratama menjadi langkah krusial dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta integrasi data perpajakan menjadi prioritas utama.
"Saat ini kami fokus pada pemutakhiran data PBB dan integrasi dengan data perpajakan pusat. Dengan kolaborasi ini, kami optimistis PAD dari sektor pajak akan meningkat signifikan," ujar Mochtar.
Sementara itu, perwakilan dari KPP Pratama memberikan pemaparan teknis mengenai mekanisme pelaporan SPT Tahunan yang lebih mudah dan transparan. Pihak KPP juga berkomitmen untuk terus melakukan edukasi kepada wajib pajak, termasuk ASN dan PPPK, guna meningkatkan tingkat kepatuhan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas secara mendalam skema bagi hasil pajak pusat kepada daerah. Skema ini dinilai sebagai salah satu sumber pendanaan vital bagi pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Kota Ternate.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat dan berkelanjutan antara Pemerintah Kota Ternate dan KPP Pratama. Target akhirnya adalah menciptakan sistem perpajakan yang akuntabel, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate.(*)
