 |
| Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos |
Ternate - Usai dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda langsung bergerak cepat membangun Maluku Utara.
Alafanews mencatat, sampai saat ini Sherly Tjoanda telah mengeksekusi puluhan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Maluku Utara yang secara langsung meningkatkan taraf hidup, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, termasuk menciptakan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe terus berkomitmen menciptakan pendidikan yang lebih baik. Ini dibuktikan dengan merealokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 63,3 miliar untuk pembangunan dan rehab 64 sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB serta 54 sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Mencabut pungutan komite sekolah senilai Rp 34 miliar, menganggarkan BOSDA Rp 6,1 miliar, pemutihan 2.330 ijazah siswa yang tertahan di sekolah lantaran tunggakan uang komite, serta pemberian beasiswa Rp 3 miliar, untuk mahasiswa S1 dan S2.
Di tangan dinginnya, Gubernur Sherly ingin sumber daya manusia Maluku Utara memiliki daya saing yang tidak kalah dengan daerah lain. Dia yakin dan percaya visi Maluku Utara Bangkit itu akan tercapai dengan transformasi di bidang pendidikan.
"Misi kami adalah melahirkan generasi Maluku Utara yang sehat, berdaya, dan siap menghadapi masa depan," ujar Gubernur Sherly pada rapat Evaluasi Satuan Pendidikan, Selasa (15/9/2025).
 |
| Gubernur Sherly saat menandatangani Nota Kesepakatan dengan BPJS Kesehatan |
Pada Mei 2025 lalu, Gubernur Sherly Tjoanda melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan BPJS kesehatan mengenai percepatan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Universal berkualitas di Maluku Utara.
Lewat program ini, seluruh masyarakat Maluku Utara kini telah terdaftar 100 persen dalam BPJS Kesehatan. Meskipun tingkat keaktifan peserta belum mencapai 100 persen, namun status Maluku Utara telah masuk kategori UHC Prioritas.
"Siapapun masyarakat Maluku Utara yang memiliki KTP Maluku Utara, ketika pergi ke rumah sakit manapun yang menerima layanan BPJS Kesehatan bisa langsung mengaktivasi layanan BPJS-nya dalam waktu 24 jam tanpa harus menunggu dua minggu,” ucap Gubernur Sherly.
Sherly memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Di samping itu, kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi prioritasnya. Gubernur Sherly menyadari, semakin tinggi kualitas pelayanan kesehatan maka kehidupan masyarakat akan baik. Salah satu upaya Sherly untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yaitu meningkatkan sumber daya Manusia (SDM), serta perbaikan sarana prasarana yang memadai.
Tak hanya itu, Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, juga menunjukan kepedualiannya terhadap kesehatan warga kurang mampu. Ia beberapa kali mengantar langsung warga yang sakit ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
"Jika bisa ditangani di sini, maka akan ditangani langsung oleh dokter ahli. Tapi jika tidak memungkinkan, kami akan siapkan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas terbaik, termasuk rumah singgah,” ungkap Sherly kepada wartawan usai mengantar pasien ke RSUD Chasan Boesorie Ternate, Rabu (18/6/2025).
Genjot Infrastruktur Maluku Utara
Pada awal Oktober 2025, Gubernur Sherly bersama menteri PU, Dody Hanggodo, Sekjend PU, anggota Komisi V DPR RI Irene, mengawal langsung usulan besar ke pemerintah pusat.
Sherly menyampaikan kebutuhan dana hingga Rp10 triliun untuk pembangunan konektivitas darat, terdiri dari, Rp 8 triliun untuk peningkatan kualitas jalan provinsi dan kabupaten. Rp2 triliun untuk pembangunan jalan lingkar Taliabu.
Bersama Sarbin Sehe, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya konektivitas jalan dan jembatan untuk mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah. Menurutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi bersama Dinas PUPR provinsi dan kabupaten/kota, total kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan mencapai Rp10 triliun, termasuk Rp2 triliun untuk wilayah Pulau Taliabu.
“Di tengah tekanan fiskal ini, dalam perencanaan APBD 2026 yang akan diserahkan besok, 13 Oktober, kami menganggarkan untuk jalan dan jembatan sekitar 700 miliar dari 2,8 triliun APBD 2026,” ujarnya.
 |
| Gubernur Sherly saat menemui Menko Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan |
Gubernur Sherly Tjoanda tetap menyalakan "obor perubahan" di tengah pemangkasan dana transfer daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Lihat saja, dua hari lalu ia melaksanakan agenda kerja di Jakarta dengan menemui sejumlah menteri kabinet, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Menteri Transmigrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan Maluku Utara, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi hijau, hingga pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.
Pertemuan dengan Menko Zulhas, fokus pada peningkatan kesejahteraan petani kelapa dengan membangun akses jalan desa, untuk memudahkan para petani mengangkut hasil pertanian.
“Dari Menko Pangan, kami berbicara tentang bagaimana hilirisasi kelapa, ekonomi hijau, dan koperasi desa menjadi jalan menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi agar kekayaan alam Maluku Utara benar-benar kembali ke rakyatnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pertemuan dengan Bappenas berfokus pada penguatan Master Plan Sofifi, agar tidak hanya berfungsi sebagai kota pemerintahan, tetapi juga menjadi etalase pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sekaligus tuan rumah bagi penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional di masa depan.
Adapun dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi, Gubernur Sherly menekankan pentingnya menjadikan kawasan transmigrasi sebagai sentra ekonomi baru. “Bukan sekadar pemukiman, tetapi ruang hidup yang produktif, mandiri, dan terhubung dengan pusat pertumbuhan,” ucapnya.
Menurutnya, seluruh agenda pembahasan bersama kementerian hari itu bermuara pada satu arah besar, yakni Asta Cita sebagai kebijakan nasional, yang menekankan kedaulatan pangan dan energi, pemerataan ekonomi, serta keadilan sosial.
“Setiap visi besar hanya akan hidup jika dijalankan bersama. Kebijakan yang lahir di pusat menemukan maknanya saat sampai di hati rakyat di daerah,” kata Sherly.
Dalam sebuah kesempatan, Sherly menyampaikan bahwa semua langkah ini ia dedikasikan kepada rakyat Maluku Utara dan kepada mimpi besar almarhum Benny Laos yang semasa hidupnya membayangkan Negeri Moloku Kie Raha berdiri tegak, bermartabat, dan berdaulat atas pelayanannya sendiri.
"Tugas kami sebagai pemerintah menjaga api ini tetap menyalah; memperluas infrastruktur, menumbuhkan ekonomi biru, dan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Maluku Utara," ujar Sherly.***
.jpg)
