 |
| Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir |
Ternate- PT Pertamina menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan para pemangku kepentingan lintas sektor. Pertemuan ini mengusung tema strategis: mempersiapkan ketersediaan LPG NPSO (Non-Subsidized) di wilayah Maluku Utara melalui pendistribusian yang efektif, di tengah kondisi ketegangan geopolitik global yang mempengaruhi rantai pasok energi.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin A. Kadir, dalam wawancara (21/4/2026) seusai FGD menyampaikan bahwa diskusi serius dilakukan untuk mencari solusi konkret atas dampak geopolitik terhadap harga dan distribusi LPG. Menurutnya, saat ini pengguna LPG di Maluku Utara baru mencapai 4 persen. "Gas ini sebenarnya lebih murah, meskipun minyak tanah masih bersubsidi. Para agen juga cukup rasional dalam mematok harga," ujarnya.
Samsudin menambahkan, harapan besar disematkan pada program tol laut, khususnya rute Ambon–Ternate. "Kalau ada tol laut, harga bisa murah. Sebaliknya, jika menggunakan carter regional, pasti akan mahal," tegasnya. Ia berharap konektivitas laut yang lebih baik mampu menekan biaya logistik dan membuat LPG lebih terjangkau bagi masyarakat Maluku Utara.
Sementara itu, dalam konferensi pers, perwakilan agen LPG PT Satria Reksa Binaguna, Dewi, mengakui adanya kenaikan harga LPG. "Kita harus berpikir, apakah masyarakat menerima atau tidak. Saya tidak bisa memungkiri memang ada kenaikan, tapi kami menyesuaikan," katanya.
Dewi menegaskan bahwa sebagai pengusaha, pihaknya tidak ingin memberatkan masyarakat. "Untuk saat ini, stok masih bisa bertahan hingga kapal tiba. Kami mengambil dengan jalur reguler sesuai trek. Insya Allah, harga masih bisa disesuaikan," tutupnya.
Dengan langkah koordinasi lintas sektor dan perhatian pada infrastruktur tol laut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pertamina optimistis dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga LPG di tengah dinamika global.
