 |
| Wakil Ketua GP Ansor Maluku Utara, Firman Amir |
Ternate, Alafanews.com - Pemerintah resmi menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pada Sabtu (3/9/2022). Kebijakan ini mendapat perhatian hampir semua kalangan, tak terkecuali Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Provinsi Maluku Utara.
Wakil Ketua GP Ansor Provinsi Maluku Utara, Firman Amir, mengatakan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM merupakan sebuah langkah ikhtiar untuk menempatkan subsidi kepada masyarakat lebih berhak, yakni kalangan bawah.
Kendati demikian, pemerintah harus menyiapkan skema untuk mengatasi lonjakan kemiskinan terkait kebijakan tersebut. Khususnya pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota di Maluku Utara.
"Jadi Pemda di Kabupaten/Kota harus serius mengatasi masalah ini, jangan diam dan santai, sebab negeri ini lagi sakit, jangan diperparah lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lambat dan tidak tepat sasaran," katanya saat ditemui Alafanews, Rabu (7/9/2022).
Adapun catatan penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara, diantaranya :
1. Pemerintah harus memastikan agar BBM bersubsidi harus selalu disediakan untuk Rakyat yang tidak mampu.
2. Dinas sosial harus memastikan data masyarakat yang menerima bantuan sosial sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data ini sangat penting untuk memastikan agar para penerima dana Bansos tepat sasaran.
3. Dinas perhubungan harus memastikan agar biaya transportasi laut dan darat bisa diatur dengan sebaik-baiknya. Jangan ada kenaikan tarif dilakukan oleh oknum tertentu baik di laut maupun darat untuk medapatkan keuntungan.
4. Pemerintah harus memastikan pasokan BBM untuk para nelayan agar bisa tersalurkan tepat sasaran.
5. Satgas khusus harus segera dibentuk oleh dinas sosial bekerjasama dengan pihak kepolisian agar bisa memastikan tidak ada mafia bantuan sosial.
6. Satgas khusus harus segera dibentuk oleh pihak pertamina bekerjasama dengan pihak kepolisian agar tidak ada mafia migas di Wilayah Maluku Utara. Disamping iti memastikan pasokan minyak dilapangan agar aman tersalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
Firman mengatakan kenaikan harga BBM berpotensi akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia, karena berdampak pada meningkatnya inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok, serta daya beli kaum buruh yang menurun.
Sekedar diketahui, harga BBM jenis pertalite yang semula sebesar Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10 ribu per liter.
Sementara harga BBM jenis solar sebesar Rp 5.150 per liter, naik menjadi Rp 6.800 per liter.
.jpg)
