TERNATE- Peringati Hari Buru, Mahasiswa di Ternate melakukan Aksi Protes di depan kantor Kediaman Gubernur Maluku Utara, Mereka menyoroti persoalan polelmik yang dihadapi buruh lokal, terutama di sektor pertambangan, sekaligus mengecam tindakan represif aparat keamanan terhadap masyarakat adat di Halmahera Timur.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair), M. Fatahuddin Hadi, saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan bahwa perjuangan buruh dan masyarakat adat adalah satu kesatuan yang kini sama-sama terancam oleh ekspansi tambang dan kekerasan negara.
Ia juga menyoroti tindakan aparat keamanan yang disebut brutal dalam membubarkan masyarakat Wayamli di Halmahera Timur. Menurutnya, apa yang terjadi di Wayamli adalah bentuk nyata kriminalisasi rakyat yang membela hak atas tanah adatnya.
"Kami menuntut pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat keamanan yang menembakkan gas air mata, sehingga menyebabkan setidaknya tiga warga menjadi korban, kami menuntut Kapolda Malut segera mencopot Kapolres Halmahera Timur dan memberikan sanksi kepada oknum aparat yang melakukan pengamanan tidak sesuai prosedur,” Tutur Fatahudin.
Sementara itu, Badwi Pina, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, menyatakan bahwa isu paling mendesak dalam aksi ini adalah pemenuhan hak-hak buruh yang masih terabaikan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Secara nasional, tuntutan kami adalah kenaikan upah buruh dan pengurangan jam kerja. Karena sampai saat ini masih banyak perusahaan yang belum menerapkan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Badwi juga menyoroti bahwa ruang demokrasi bagi buruh tambang di Maluku Utara masih sangat terbatas. Hak untuk berserikat, menyampaikan pendapat, dan menuntut perbaikan kesejahteraan seringkali terhambat.
“Buruh sering bekerja dalam kondisi berisiko tinggi tanpa perlindungan memadai, sementara pengawasan dari pemerintah juga masih lemah. Sehingga hak buruh atas lingkungan kerja yang aman belum terpenuhi, Kami juga menyoroti nasib buruh di PT IWIP, Halmahera Tengah, yang hingga kini masih bekerja dengan sistem kontrak tanpa kepastian" Pungkasnya. (Rudi Ruhiat/Red)
