 |
| Ilustrasi (Foto: Istimewa) |
Ternate, Alafanews - Menjelang masa akhir jabatan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) meninggalkan kesan buruk terkait sistem pemerintahan dan tata kelola keuangan dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Bagaimana tidak, baru-baru ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2023 Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) tidak dapat dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).
Akibatnya, APBD-P tahun 2023 sampai saat ini tidak dapat disahkan.
Buntut dari masalah ini, Kepala Satgas Korsup KPK Wilayah V Dian Patria mengungkapkan, dalam postur APBD induk 2024 terdapat titipan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) sebesar Rp 400 miliar.
Ia bilang, kemungkinan besar atas persoalan inilah mengakibatkan terhambatnya pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), dan terbentuk Pergub (peraturan gubernur) pergeseran APBD-P 2023.
"Bicara perencanaan penganggaran ini kan Provinsi Maluku Utara sangat terlambat. KUA/PPAS nya terlambat. Bisa jadi Pergub ini. Apakah di balik ini saya tidak tahu terjadi apa mungkin pokir-pokir juga. Jadi pergub kelihatannya bisa jadi nanti kalau ada hak-hak keuangan yang tidak di berikan selama 6 bulan. "kata Dian, Kamis (14/12).
Dian juga mengingatkan kepada DPRD, jangan sampai ada pokir tambahan yang diusul.
"Intinya hargai proses jangan sampai ada pokir plus karena dewan yang kasih usul, plus dewan juga yang kerjakan."ujarnya
"Artinya melanggar. Kenapa? karena postur APBD Maluku Utara ini menurut saya sudah salah tata kelola defisitnya hampir 1 trliun, DBH kebupaten kota pun tidak di bayar-bayar,"tambahnya.
Di satu sisi, pihaknya menduga bahwa hal tesebut sengaja diperlambat pemerintah dan DPRD karena adanya benturan kepentingan.
"Biasanya kalau molor-molor itu ada sesuatu yang tidak sepakat antara eksekutif dan legislatif di banggar bisa apapun. Atau suudzonya mungkin ada pokir-pokir belum masuk, apalagi ini tahun politik kan. Saya dengar katanya titipan pokir cukup besar 400 miliar"pungkasnya
.jpg)
