Alafanews, Ternate - Plt Gubernur Maluku Utara, Al Yasin Ali tengah menjadi sasaran kemarahan Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) dan Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. Kemarahan ini dipicu respons Al Yasin yang dianggap berlebihan menanggapi kritik Salim Taib, Wasekjen Pimpinan Pusat GP Ansor.
Salim yang juga Alumni PMII itu dilaporkan oleh Al Yasin Ali melalui kuasa hukumnya Agus R Tampilang ke Ditreskrimsus Polda Maluku Utara atas tuduhan pencemaran nama baik, buntut dari komentar Salim yang menyebut "Wujud Fir'aun melekat di kepemimpinan Plt Gubernur", di salah satu media online beberapa waktu lalu.
Ketua IKA PMII Kabupaten Kepulauan Sula, Syafruddin Sapsuha menegaskan bahwa apa yang di sampaikan oleh Salim Thaib adalah sebuah bentuk otokritik yang harus di pandang sebagai sebuah masukan yang positif bagi Plt Gubernur bukan sebaliknya.
Seorang pejabat publik harus menerima kritikan warganya di mana pun berada, dan jika dia tidak mau menerima kritikan, maka dia bukanlah pemimpin yang baik.
"Plt Gubernur Malut bukan tipe pemimpin yang baik. Karena seorang pemimpin seharusnya siap menerima kritikan," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan apabila sering ada kritikan yang dilontarkan Alumni PMII itu kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hal itu bertujuan untuk memajukan Maluku Utara.
"Bentuk kritik yang dilayangkan Salim Thaib kepada Plt Gubernur sebagai bentuk ekspresi kecintaan kepada pemimpin dan daerah yang dijamin oleh Undang-Undang. Kritik yang diekspresikan bukanlah suatu tindakan radikal," tegas Syafruddin, Sabtu (13/4).
Sementara itu, Sekretaris Wilayah GP Ansor Maluku Utara Firman Amir menyesalkan tindakan yang dilakukan Plt Gubernur. Menurutnya, Pemerintah Daerah khususnya Plt Gubernur harus lebih terbuka terhadap kebijakannya.
"Tindakan Plt Gubernur melaporkan Salim Taib sesungguhnya Plt Gubernur anti kritik, kekuasan yang di sandang itu adalah Sampah," kata Firman.
Firman menyatakan bahwa apa yang disampaikan Salim Thaib tidak ada yang salah. Menurutnya, Fir'aun bukan nama orang melainkan sebuah gelar yang melekat pada raja-raja mesir kuno yang kita kenal dengan raja Ramses.
Ramses dalam praktek kekuasaan kepemimpinannya terkenal otoriter, dzalim, dan semena-mena melakukan pergantian bawahannya berdasarkan keinginannya sendiri.
"Plt Gubernur mengklaim sudah dapat izin dari Mendagri untuk ganti Sekda tapi nyatanya Mendagri meminta untuk dikembalikan, Apa itu bukan pembohongan publik? Bahkan Plt menolak padahal diminta kasih kembali, ini kan semena-mena dan serakah, lalu apa bedanya Ramses dan Plt Gubernur?". tandas Firman sembari heran. (Red)
.jpg)
