SOFIFI - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara tinggal menunggu waktu. Pemprov saat ini menanti hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum melakukan penyempurnaan dan penyesuaian akhir.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menegaskan bahwa hasil evaluasi dari Kemendagri bersifat wajib untuk ditindaklanjuti. Gubernur bersama Badan Anggaran DPRD Maluku Utara akan segera melakukan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur terkait penjabaran APBD.
"Nanti kita lihat hasil evaluasinya dan bagaimana penyelesaiannya. Jika semuanya sudah diperbaiki, dokumen akan dikembalikan ke Kemendagri untuk penerbitan nomor registrasi,” ujar Ahmad Purbaya, Kamis (9/1/2025).
.jpg)
