TERNATE, ALAFANEWS- Front Perjuangan Demokrasi Maluku Utara-Jakarta (FPD-Malut JKT) berencana menggelar aksi demo, Senin 7 November 2022. Demo akan digelar di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat.
"Kami akan menggelar demonstrasi yang ke dua, kemarin kami sudah demo di kantor Bawaslu RI, Alhamdulillah tuntutan kami sangat diapresiasi oleh Bawaslu RI, selanjutnya pekan depan kami ke kantor DKPP mendesak agar tiga Komisioner Bawaslu Halmahera Selatan diperiksa dan dicopot," kata koordinator lapangan (Korlap) FPD-Malut JKT, M. Reza.
Reza mengatakan pihaknya akan mendesak DKPP untuk memeriksa tiga Komisioner Bawaslu Halmahera Selatan, karena diduga melakukan pelanggaran kode etik pada rekruitmen Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) beberapa waktu lalu.
Dimana Bawaslu Halmahera Selatan diduga meloloskan sejumlah anggota Partai Politik (Parpol), dan sejumlah mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pernah mendapatkan sanksi kode etik pada Pemilu 2014-2019.
"Hal ini tidak dibenarkan secara konstitusi. Karena itu, kami akan terus sikapi mendesak ke Bawaslu dan DKPP," ujar Reza.
Menurutnya, problem ini merupakan kejahatan politik yang terstruktur, yang sengaja diciptakan oleh Bawaslu Halmahera Selatan. Padahal, peran dan fungsi Bawaslu ialah mengawasi praktek kecurangan Pemilu.
"Tapi kalau ada unsur titip menitip dari Partai Politik kemudian itu di akomodir maka ini adalah bentuk kejahatan yang terstruktur yang sengaja dilakukan," tegasnya.
Sementara Ketua Bawaslu Halmahera Selatan Asman Jamil saat dikonfirmasi via whatsAp, Jumat (4/11) belum merespons hingga berita ini diturunkan. (Red)
.jpg)
