![]() |
Anggota DPRD Halmahera Selatan, Humein Kiat |
HALSEL - Sedikitnya ada 12 Desa di wilayah Gane hingga kini belum merasakan nyamannya hidup dengan aliran listrik. Warga hanya bisa bersabar menunggu dewa adil mendatangkan mesin pembangkit listrik agar mereka bisa merasakan hidup terang benderang.
Adapun 12 Desa dimaksud ialah Desa Sawat, Kuwo, Ranga-ranga, dan Gane Luar yang berada di Kecamatan Gane Timur Selatan, serta desa Awis, Jibubu, Gane Dalam, Yamli, dan Sekli di Gane Barat Selatan. Desa Kurunga, Yomen, dan Liboba Hijrah di Kecamatan Joronga.
Anggota DPRD Halmahera Selatan Humein Kiat menyayangkan kondisi masyarakat di 12 tersebut. Ia mengatakan, Jaringan listrik dan kantor PLN di wilayah tersebut telah dibangun pada tahun 2017, warga di desa-desa tersebut yang telah memasang meteran listrik justru masih menunggu kehadiran mesin pembangkit listrik dari pihak PLN Maluku-Maluku Utara.
“Untuk itu, saya berharap pak Bupati mendesak pihak PLN secepatnya untuk mendatangkan mesin pembangkit listrik di Gane Luar agar bisa menjawab keluhan masyarakat di 12 desa ini,” ujar Humein, Senin (2/6/2025).
Humein menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan vital yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Masyarakat nelayan dan pelaku UMKM di pesisir Gane sangat membutuhkan aliran listrik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi mereka.
“Mewakili warga setempat, saya berharap Pemda tidak tutup mata. Infrastruktur jaringan dan kantor sudah lengkap dibangun sejak 2017, tetapi dibiarkan begitu saja. Warga saat ini sangat butuh mesin pembangkit listrik. Jika ini dibiarkan terus menerus, berarti pemerintah mengabaikan hak dasar masyarakat,” singgungnya.
Humein menambahkan, masalah listrik bukan hanya tentang penerangan. Sebab, hal ini menyangkut masa depan masyarakat, termasuk pendidikan anak-anak, ekonomi rumah tangga, dan pelayanan kesehatan yang semuanya terpengaruh akibat ketidaktersediaan akses listrik.
“Tanpa listrik, bagaimana anak-anak bisa belajar di malam hari dan bagaimana akses terhadap pelayanan publik berfungsi dengan baik di desa-desa pesisir? Bagaimana UMKM dapat berkembang, dan bagaimana puskesmas dapat beroperasi secara optimal? Warga masih terisolasi dalam kegelapan, negara harus hadir untuk memenuhi aspirasi rakyat,” tegasnya.
Dia mencatat bahwa dalam setiap blusukan ke konstituen di desa-desa, keluhan mengenai listrik selalu menjadi sorotan utama masyarakat pesisir.
“Ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang mencolok. Wilayah pesisir seolah diabaikan tanpa perhatian serius. Padahal mereka adalah bagian dari Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan daerah lainnya,” lanjut Humein. (Firdaus/red)