TERNATE - Beberapa oknum guru di SMA Negeri 5 Kota Ternate dan Kepala Sekolahnya sempat bersitegang gara-gara insentif wali kelas. Peristiwa bermula saat beberapa guru tersebut mendatangi Kepala Sekolah Difa Fara di ruangannya, Jum'at (13/06/25).
Salah satu guru SMAN 5 Ternate Fauji Bakir mengatakan, Kepala Sekolah SMAN 5 Ternate terkesan tertutup dalam setiap penggunaan anggaran di sekolah. Fauji menuntut agar insentifnya sebagai wali kelas segerah dibayarkan.
"Sampai sekarang insentif atau honor peningkatan mutu sebagai wali kelas tidak dibayar kurang lebih 3 bulan. Ironisnya, Kepsek juga terima insentif sebagai wali kelas. Ini suatu pelanggaran yang tidak dibenarkan," ungkap Fauji.
Ia mengatakan, selama masa kepemimpinan Difa Fara sekolah Negeri 5 Ternate mengalami kemunduran lantaran sekolah tidak pernah menggelar rapat secara internal. Oleh karena itu, pihaknya meminta adanya perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara.
"Dinas Pendidikan tidak boleh melihat SMA Negeri 5 Ternate dari sisi depan saja, melainkan harus mendalami lebih dalam lagi," ujarnya.
Sementara Kepsek SMAN 5 Ternate Difa Fara menyampaikan bahwa tudingan oknum guru tersebut tidaklah benar. Ia mengatakan, tertunggaknya pembayaran insentif wali kelas tersebut lantaran sebagian besar siswa masih menunggak terhitung Januari-Maret 2025.
Insentif untuk wali kelas, kata Difa, masuk dalam program pembinaan karakter, yang mana di dalamnya terdapat Kepala Sekolah, Bimbingan dan Konseling (BK), dan wali kelas.
Namun, seiring berjalan tepatnya pada April lalu gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda telah menghapus uang komite, sehingga insentif untuk wali kelas tidak lagi diberlakukan.
"Pembinaan karakter itu di dalamnya terdapat Kepala Sekolah, BK, dan wali kelas, Tapi itu berlaku di bulan Maret ke belakang saat masih ada uang komite. Sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ada BOSDA yang di tangani oleh Pemerintah Provinsi," ujar Difa.
"Jadi, di bulan Januari-Maret saat komite masih berlaku itu pun para siswa sebagian besar tidak membayar, pas di bulan April uang komite sudah di hapus, sehingga sekolah tidak bisa lagi melakukan penagihan ke siswa dalam bentuk apapun, ini untuk mendukung program gubernur terkait sekolah gratis," tambahnya. (Andre)
.jpg)
