Ternate - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara tengah membidik potensi pendapatan daerah dari sektor pajak alat berat.
Selain pajak alat berat, BPK juga menyoroti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak air permukaan, dan pajak bahan bakar minyak (BBM).
Selama ini, penerimaan dari sektor-sektor tersebut dinilai belum tergali secara maksimal, meskipun alat berat banyak beroperasi di wilayah itu.
Kepala BPK Perwakilan Malut, Marius Sirumapea, mengatakan potensi penerimaan pajak dari sektor-sektor ini sebenarnya sangat besar, seiring dengan dominasi sektor ekonomi berbasis sumber daya alam di Malut, seperti pertambangan.
"Kenapa tidak dipingut bapak/ibu? Mungkin ini yang harus kita saling memahami. Yang pertama, kadang kala badan usaha ini menganggap bahwa itu bukan bagian dari pajak daerah, semua kendaraan itu harusnya dipungut pajak kendaraan bermotor," kata dia Dalam Rapat Penerimaan Percepatan PAD Sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Perusahaan Pertambangan dan Industri, yang berlangsung di Sahid Bela Hotel, Ternate, Senin (13/10).
Marius mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut segera bertindak cepat untuk mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditengah ancaman pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ia menekankan perlunya langkah konkret dan berani dari Pemprov Malut dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah.
Di sisi lain, BPK juga menyoroti data kendaraan alat berat pelaku usaha pertambangan, yang dinilai belum dikantongi oleh Pihak Pemprov khususnya Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda).
Terkait data kendaraan, kata dia, pihaknya akan mengonfirmasi kepada Pemprov Malut dan perusahaan tambang yang ada di Malut. BPK akan bersurat melalui Gubernur kepada seluruh pelaku usaha perusahaan tambang untuk mendapatkan data kendaraan.
"Mungkin terkait data kendaraan ini harapan kami bisa berkolaborasi antara Pemprov dan Polda. Kami minta datanya," tutur Marius.
.jpg)
